Histeria Identitas Kebalian dan Geliat Kelas Menengah

Identitas kebalian  selalu terakespresikan dalam keseluruhan totalitas kehidupan masyarakat

(foto: Eka Dharsika)

 

Histeria Identitas Kebalian dan Geliat Kelas Menengah 

Unduh artikel

 

Oleh

I Ngurah Suryawan

 

Jika ada akademisi yang menyebutkan dengan sarkas bahwa negara ini sedang mabuk agama, maka tidaklah salah jika situasi Bali kini juga “mabuk kebudayaan”. Sejarah panjang pergolakan pulau kecil ini mencerminkan kontestasi (perebutan) otoritas pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan adalah (kuasa) untuk mengkontruksi manusia Bali dengan kebudayaannya. Praksis kekuasaan kemudian dijalankan oleh kerajaan, pemerintah colonial, Orde Baru, dan Negara kini untuk mencipta Bali.

Rangkaian panjang penciptaan pengetahuan tentang kebudayaan Bali itulah yang menjadi problematic sekaligus menarik untuk dibongkar. I Gusti Agung Paramitha, akademisi dan juga mahasiswa Program Doktor Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia (UNHI) menyebutnya sebagai gejala histeria kultural. Ia membawakan rancangan penelitiannya yang berjudul “Politik Identitas dan Histeria Kultural Masyarakat Hindu di Bali” di Warmadewa Research Centre (WaRC), 25 Oktober 2019.

Histeria kultural menurut Agung merujuk kepada “mabuk kebudayaan” yang merasuki pemerintah serta masyarakat Bali kini. Hal ini ditunjukkan dengan dilahirkan berbagai kuasa pengetahuan yang secara administratif dan teknis menjadi peraturan-peraturan detail di tengah masyarakat. Salah satu contoh yang terkenal adalah gerakan kebudayaan Baliseering (Balinisasi) yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mentradisikan manusia Bali dengan kebudayaannya.

Warisan otoritas pengetahuan dalam mengkonstruksi Bali (yang tradisi dan eksotik) dilanjutkan oleh rezim pembangunan otoritarian Orde Baru. Kuasa pengetahuan yang digunakannya adalah “pariwisata budaya”, “Sapta Pesona” dan “Bali yang BALI (Bersih, Aman, Lestari, Indah)”. Kuatnya otoriritas Negara dalam mengendalikan kebudayaan Bali ketika itu menjadikan manusia Bali hanya sebagai pelaku-pelaku budaya dalam “museum hidup” kebudayaan yang dibentuk oleh Negara.

Runtuhnya Soeharto membuka keran kebebasan berekspresi yang setelah sekian lama dibungkam. Pasca Reformasi 1998, Bali mewarnai hysteria kebudayaan dengan hadirnya silih berganti gerakan kebudayaan. Kita mungkin sayup-sayup pernah mendengar gerakan “Bali Merdeka”. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan Ajeg Bali, perjuangan otononomi khusus (Otsus) bali hingga penguatan desa pakraman dengan lahirnya Perda No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.   

 

Geliat Kelas Menengah Bali   

Salah satu catatan yang penting lahirnya histeria gerakan pengokohan kebudayaan pasca reformasi adalah peran dari kelas menengah terdidik Bali yang difasilitasi oleh kapitalisme cetak (media massa) pada masanya. Peran sentral kelas menengah Bali ini menarik untuk dicermati lebih dalam. Imajinasi (romantisme) kebudayaan dan sentimen etnisitas dan agama mencuat pasca ledakan Bom Bali 12 Oktober 2002.

Masih segar dalam ingatan bagaimana respon (reaktif) masyarakat Bali pasca Bom Bali 2002 dan 2005. Pada saat itulah penertiban penduduk pendatang yang dilakukan oleh barisan pecalangan (polisi adat Bali) menyasar wilayah-wilayah kaum urban. Pada saat ini, sentimen anti-pendatang tumbuh subur. Desa adat ikut terjun untuk melakukan pendataan “penduduk pendatang” yang dianggap sebagai sumber musibah.

Konteks awas dan waspada inilah yang menjadi stimulus untuk terciptanya gerakan pengokohan kebudayaan yang kemudian dikenal dengan Ajeg Bali. Dalam setiap pemberitaan dan gerakannya yang dilakukannya, kapitalisme cetak yang diwakili oleh media massa bersanding dengan kelas menengah terdidik yang mengimajinasikan kebudayaan Bali secara tradisional dan menjadi modal social untuk pariwisata.

Maka lahirlah gerakan penguatan ekonomi lokal masyarakat Hindu-Bali berupa Koperasi Krama Bali (KKB), Bakso Krama Bali, Guru dan Siswa Ajeg Bali, hingga gubernur dan bupati Ajeg Bali. Tidak lupa, prasasti Ajeg Bali ditandatangi oleh tokoh-tokoh untuk menunjukkan komitmennya untuk “menjaga Bali”. Keseluruhan gerakan kebudayaan tersebut menampilkan actor-aktor kelas menengah Bali terdidik yang mengimajinasikan kebudayaan menurut pandangannya.

Kelas menengah terdidik ini lahir dari kubangan jaringan kuasa negara. Dalam konteks ini, Partha Chatterjee sudah jauh hari mengingatkan bahwa kelompok kelas menengah terdidik dalam pusaran masyarakat sipil, lahir dan besar dalam pelukan hangat negara. Mereka—kelas menengah terdidik ini—berbicara “atas nama massa (rakyat)” tapi sekaligus juga takut terhadap massa rakyat tersebut (Chatterjee, 1993; Nordholt dan Klinken, 2007: 39). Jadi, histeria gerakan mabuk budaya ini selalu akan mendapatkan perlawanan. Dalam konteks ini, kita akan sama-sama mengamati sekaligus juga memetakan actor-aktor kelas menengah terdidik yang menjadi brokerage (broker) yang “menjual kebudayaan” Bali demi mimpinya tentang pelestarian kebudayaan.             

 

 

Geliat Ormas dan Jagoan   

Seorang karib berbisik saat kami bersama-sama menghadiri sebuah acara komunitas baca di Kota Denpasar empat bulan sebelum Pemilu serentak 17 April 2019. Ia menengarai ada gerakan untuk memobilisasi para tokoh Ormas (Organisasi Masyarakat) di Bali untuk masuk ke wilayah politik praktis (baca: menjadi anggota legislatif). Orang-orang kuat lokal dan pejabat berada di belakang mereka. Saya terkejut dan gagap meresponnya.

Tentu bukan sembarangan karib saya ini berpendapat. Kiprahnya sebagai pengiat Lembaga Swadaya Masyarakat selepas menjadi aktivis mahasiswa tidak pernah saya ragukan. Amatannya terhadap kondisi sosial politik di Bali jarang meleset.   

Jauh sebelumnya, saya menemukan jejak digital apa yang disebutkan “Perang Ormas” terjadi di Bali. Tidak tanggung-tanggung, panggung kekerasan tersebut berlangsung di ruang publik dan membuat cemas banyak orang. Horor kriminalitas terjadi di depan mata masyarakat Bali. Tidak hanya di Denpasar dan Badung, tetapi menggejala ke daerah-daerah lainnya di Bali.

Barisan Ormas ini menyeruak dan menjadi perbincangan pasca reformasi sekira tahun 2002 – 2004. Sejak saat itu Ormas menjadi kata kunci obrolan bale banjar yang berhubungan dengan wacana ketertiban dan keamanan di Bali. Berbagai kasus-kasus kekerasan dan kriminal yang terjadi berikutnya seolah menjadi cermin dari menggeliatnya para jagoan ini pasca reformasi.

Patah tumbuh hilang berganti. Konflik internal dan persaingan menjadi patron jagoan membuat Ormas terfragmentasi. Kini, politik lokal Bali mementaskan para tokoh, pembina, penasehat, hingga (mungkin) patron Ormas memperebutkan kursi kekuasaan di legislatif. Mereka bergerak menuju lingkaran kekuasaan negara.   

Jika menelisik lebih dalam, geliat menjamurnya Ormas tidak terlepas dari sejarah kekerasan yang melahirkan para jago. Para jago merujuk kepada orang-orang yang memiliki catatan jawara, pendekar, yang memiliki rekam jejak perkelahian/pertarungan dan kekerasan. Jago adalah orang kuat lokal setempat baik secara fisik maupun spiritual dikenal kebal. Seorang jago dapat menghimpun pengikut, dan kekuatannya bergantung pada jumlah anak buah. Pada masa prakolonial organisasi jago merupakan satu-satunya alat para penguasa. Penguasa tradisional biasanya akan memilih dan memelihara orang terkuat dalam masyarakat sebagai jago (Onghokham, 2002).

Jika melihat Bali, akar jagoan salah satunya berkembang dari organisasi bela diri/pencak silat yang tumbuh subur di Bali dan melahirkan para pendekar yang disegani. Selain itu, kelahiran organisasi pemuda yang berbasiskan politik maupun glamour pariwisata mewarnai Bali pada konsolidasi awal rezim Orde Baru 1970-1980-an. Mereka hidup dalam konsolidasi pariwisata di Bali dan bayang-bayang tangan besi Orde Baru yang merangkul dan membasmi Ormas sesuai dengan kepentingannya.    

Bagaimana para Ormas dan para penggebuk-nya ini bertahan hidup kini? Selain menjadi pelindung para elit lokal berpengaruh, salah satu incarannya adalah merebut kekuasaan politik lokal. Mungkin ini yang dimaksud oleh karib saya itu. Para elit Ormas bermetamorfosis menjadi wakil rakyat. Praktek-praktek illegalitas tidak hanya dilakukan oleh para birokrat/aparatur pemerintahan, tetapi juga para pentolan Ormas yang masuk politik praktis.

Para elit Ormas yang masuk di dalam tubuh negara akan mempunyai keleluasaan lebih untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Mereka kemudian menjadi pelaku kriminal yang berlindung dibalik legalitas negara dengan menjadi wakil rakyat (Pramana, 2011; Aspinall dan Klinken, 2011). Dengan demikian, apparatus negara menjadi alat yang digunakan oleh para jago dan kelompok kriminal untuk melegitimasi aksinya.

Siegel (2000) dengan tajam mengungkapkan bahwa para jagoan, kelompok-kelompok kriminal, selalu berada di tepian masyarakat Indonesia namun tak pernah berada di luarnya. Sama sekali bukan orang asing, mudah dijumpai dalam wacana politik Indonesia. Mereka, pada mulanya, adalah para hamba sahaya yang dihidupi oleh para pemegang otoritas politik lokal.

Pada masa kolonial Belanda demikian juga adanya. Para jago ini berada dibalik  kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat desa seperti pencurian sapi, pemerasan, penyelundupan candu, kekerasan, dan terutama intimidasi. Ini adalah praktik para jago dalam kesehariannya. Jagoan dengan demikian tidak hanya merujuk suatu kebudayaan yang menekankan maskulinitas, kejantanan, keahlian dalam berkelahi, dan kekuasaaan yang diperoleh secara ‘magis’, melainkan juga suatu kategori baru ‘orang kuat’ lokal yang beroperasi di sisi kelam pemerintahan kolonial (Nordholt, 2002).

Politik Bali kontemporer melahirkan para jagoan yang hidup dari remah-remah industri (hiburan) pariwisata dan otoritas politik lokal. Penyedia jasa keamanan bukan saja di lingkungan pariwisata, tetapi juga pada masyarakat awam. Selain itu, merapat kepada orang kuat lokal atau penguasa daerah menjadi pilihan yang sangat realistis. Langkah berikutnya adalah mencari celah untuk merebut peluang-peluang baru dalam mempertahankan taring dan kekuasaan.

Meski (akan) selalu menjadi hamba, para ormas dan jago-jagonya selalu berada di lingkaran kekuasaan yang patah tumbuh hilang berganti. Setiap otoritas kekuasaan lokal di Bali pastinya mempunyai para hamba, barisan penggebuk yang selalu siaga.

 

 Antropolog dan Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Warmadewa, Bali.

Ketahanan Wilayah Pesisir di Masa Pandemi

Ketahanan Wilayah Pesisir di Masa Pandemi [1]

Unduh Artikel 

 

I Ngurah Suryawan

 

Festival Nusa Penida (FNP) pertama diadakan pada tahun 2014. Sejak saat itulah booming pariwisata di Gumi Nusa menyiapkan dirinya. Praktis sejak tahun 2015, Gumi Nusa menggeliat. Nusa Penida mulai menyaingi bahkan melampaui Nusa Lembongan. Namun apa lacur, belum genap tujuh tahun euphoria itu berlangsung, sejak Maret 2020, dunia terpapar pandemi Covid-19. Seluruh konstelasi dunia berubah, apalagi “hanya” pariwisata. Dunia bersiaga penuh menangkal wabah yang disebut Gering Agung Covid-19 di Bali. Tidak terkecuali gugusan pulau kecil bernama Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan.

Euphoria yang terhenti itu sungguh menyesakkan. Taruhan besar untuk menggantungkan hidup terhadap pariwisata harus dibayar mahal. Perubahan lingkungan dengan pembangunan infrastukrur home stay, bungalow, restaurant, dan toko-toko kelontong menjamur. Resikonya, hutang cicilan kredit di bank dan LPD tidak dapat ditunda. Sementara wabah belum terlihat akan berakhir. Sebagai sebuah perbandingan, seorang pengusaha home stay di Ubud Gianyar hanya kuat bertahan hingga Juni. Setelahnya, jika pandemi tidak berakhir, ia terpaksa akan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para karyawannya.

Menyeruaknya bisnis pariwisata di Nusa Penida meninggalkan situasi kegetiran masa pandemi. Jika sebelumnya Serawan (2020) melukiskan bahwa rompok-rompok sebagai ruang agraris sudah disulap menjadi bungalow dan restaurant sebagai bukti kemajuan, kini, momen kemajuan (pariwisata) tersebut sepi litig, sunyi senyap. Namun, nasi sudah menjadi bubur, ruang-ruang agraris telah tergerus. Harapannya tinggal pada pariwisata. Saat pariwisata sekarat  seperti sekarang, kemana lagi harapan masyarakat Nusa?

Apakah masyarakat Nusa Penida kembali ke pertanian atau perkebunan? Memang wilayah pegunungan belum begitu massif terjamah perubahan infrastruktur pariwisata. Sektor lainjauh berubah kini. Saat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, menimbang sekaligus merenungkan kembali pulau wilayah pesisir ini untuk tetap bertahan dengan potensinya yang ada menjadi sangat penting. Pada saat inilah situasi yang tepat untuk mengerem laju pariwisata yang kebablasan, sembari juga menyiapkan sektor lainnya sebagai penyeimbang.

Sebagai wilayah pesisir yang dinamis dan mengalami boom pariwisata, kepulauan Nusa Penida memerlukan kebijakan plus pelaksanaan yang ketat terkait dengan tata ruang dan pengelolaan pulau pesisir secara komprehensif. Hanya dengan itulah Nusa Penida bisa menjadi contoh wilayah pesisir yang kuat, kokoh, dan mandiri dalam perkembangannya.  

Laju pertumbuhan pariwisata menjadikan Nusa Penida sebagai wilayah pesisir yang begitu mempesona bagi industry pariwisata (foto: Anton Muhajir/Balebengong)

 

Kompleksitas dan Isu Strategis

Desa pesisir tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah dataran. Perbedaan ini bukan hanya sekadar persoalan geografis-ekologi, tetapi juga menyangkut karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Desa pesisir dengan demikian memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir dan batu), mangrove, esturia, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang.

Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan ol