Ketahanan Wilayah Pesisir di Masa Pandemi

Oleh: I Ngurah Suryawan

Festival Nusa Penida (FNP) pertama diadakan pada tahun 2014. Sejak saat itulah booming pariwisata di Gumi Nusa menyiapkan dirinya. Praktis sejak tahun 2015, Gumi Nusa menggeliat. Nusa Penida mulai menyaingi bahkan melampaui Nusa Lembongan. Namun apa lacur, belum genap tujuh tahun euphoria itu berlangsung, sejak Maret 2020, dunia terpapar pandemi Covid-19. Seluruh konstelasi dunia berubah, apalagi “hanya” pariwisata. Dunia bersiaga penuh menangkal wabah yang disebut Gering Agung Covid-19 di Bali. Tidak terkecuali gugusan pulau kecil bernama Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan.

Euphoria yang terhenti itu sungguh menyesakkan. Taruhan besar untuk menggantungkan hidup terhadap pariwisata harus dibayar mahal. Perubahan lingkungan dengan pembangunan infrastukrur home stay, bungalow, restaurant, dan toko-toko kelontong menjamur. Resikonya, hutang cicilan kredit di bank dan LPD tidak dapat ditunda. Sementara wabah belum terlihat akan berakhir. Sebagai sebuah perbandingan, seorang pengusaha home stay di Ubud Gianyar hanya kuat bertahan hingga Juni. Setelahnya, jika pandemi tidak berakhir, ia terpaksa akan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para karyawannya.

Menyeruaknya bisnis pariwisata di Nusa Penida meninggalkan situasi kegetiran masa pandemi. Jika sebelumnya Serawan (2020) melukiskan bahwa rompok-rompok sebagai ruang agraris sudah disulap menjadi bungalow dan restaurant sebagai bukti kemajuan, kini, momen kemajuan (pariwisata) tersebut sepi litig, sunyi senyap. Namun, nasi sudah menjadi bubur, ruang-ruang agraris telah tergerus. Harapannya tinggal pada pariwisata. Saat pariwisata sekarat  seperti sekarang, kemana lagi harapan masyarakat Nusa?

Apakah masyarakat Nusa Penida kembali ke pertanian atau perkebunan? Memang wilayah pegunungan belum begitu massif terjamah perubahan infrastruktur pariwisata. Sektor lainjauh berubah kini. Saat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, menimbang sekaligus merenungkan kembali pulau wilayah pesisir ini untuk tetap bertahan dengan potensinya yang ada menjadi sangat penting. Pada saat inilah situasi yang tepat untuk mengerem laju pariwisata yang kebablasan, sembari juga menyiapkan sektor lainnya sebagai penyeimbang.

Sebagai wilayah pesisir yang dinamis dan mengalami boom pariwisata, kepulauan Nusa Penida memerlukan kebijakan plus pelaksanaan yang ketat terkait dengan tata ruang dan pengelolaan pulau pesisir secara komprehensif. Hanya dengan itulah Nusa Penida bisa menjadi contoh wilayah pesisir yang kuat, kokoh, dan mandiri dalam perkembangannya.  

Laju pertumbuhan pariwisata menjadikan Nusa Penida sebagai wilayah pesisir yang begitu mempesona bagi industry pariwisata (foto: Anton Muhajir/Balebengong)

Kompleksitas dan Isu Strategis

Desa pesisir tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah dataran. Perbedaan ini bukan hanya sekadar persoalan geografis-ekologi, tetapi juga menyangkut karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Desa pesisir dengan demikian memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir dan batu), mangrove, esturia, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang.

Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Dalam kasus Nusa Penida, yang menjadi dominan lima tahun terakhir adalah jasa pariwisata. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat mencakup perikanan, pertambangan, wisata bahari, dan transportasi. Karakteristik ekologi bersama-sama dengan karakteristik ekonomi desa pesisir dengan demikian membentuk karakteristik sosial-budaya masyarakat. Tidak terkecuali yang terjadi di wilayah Nusa Penida.

Wilayah pesisir Nusa Penida berangsur-angsur bertransformasi dari wilayah pertanian, perkebunan, peternakan menuju pariwisata. Hal ini tentu merubah karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Inilah tantangannya. Transformasi masyarakat memerlukan adaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial ekonomi yang sedang terjadi. Pertanyaannya, apakah masyarakat Nusa Penida di wilayah pesisir Bali ini bisa mewujudkan kemandirian di tengah perubahan lingkungan dan sosial budaya?    

Konsep kemandirian didengung-dengungkan menjadi spirit dari wacana pembangunan berkelanjutan. Charles (2001 dalam Satria dan Kusumastanto, 2011: 98 – 101) menekankan aspek-aspek keberlanjutan dalam desain pembangunan desa pesisir yang mencakup: (a) keberlanjutan ekologis (ecological sustainability), (b) keberlanjutan sosial ekonomi (socioeconomic sustainability), (c) keberlanjutan komunitas  (community sustainability), dan (c) keberlanjutan institusi (institutional sustainability).

Namun konsep renyah kemandirian dan keberlanjutan tersebut akan ambyar jika tidak menemukan konteksnya di tapak. Begitu banyak kompleksitas yang terjadi pada masyarakat di kawasan pesisir. Beberapa diantaranya adalah: pertama, yang berhubungan dengan kerusakan ekologis baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik yaitu kerusakan akibat bencana alam dan ulah manusia yang bersifat langsung maupun tak langsung. Ranah kedua adalah yang berkaitan dengan isu sosial yaitu struktur sosial, budaya, dan politik. Struktur sosial masyarakat pesisir yang sebagian besar dicirikan oleh pola hubungan patron-klien.

Ranah ketiga adalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir. Kasus di Nusa Penida menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya kelautan (pantai, snorkeling, diving) pada masa kini. Sebelumnya masyarakat Nusa tergantung pada sumber daya alam pesisir seperti perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan), rumput laut, kelapa, dan yang lainnya. Ranah keempat adalah yang berhubungan dengan salah satu isu yang pelik yaitu soal ketimpangan struktur agraria yang terjadi pada desa-desa pesisir di Indonesia. Sedangkan isu kelima adalah yang berhubungan dengan geopolitik.  Desa pesisir merupakan wilayah daratan terdepan yang berhadapan dengan wilayah perbatasan. Oleh karena itu desa pesisir rentan terhadap gangguan keamanan, baik secara politik maupun ekonomi (Satria dan Kusumastanto, 2011: 98 – 101).

Reorganisasi Ruang

Narasi yang disampaikan oleh Serawan (2020) tentang transformasi ruang di Nusa Penida sangat menarik. Nusa Penida pernah mengalami masa kejayaan saat rumput laut menjadi primadona. Ruang yang dijadikan sebagai basis aktivitas itulah yang disebut rompok-rompok (rumah sangat sederhana untuk mendukung aktivitas pertanian rumput laut maupun perkebunan) sebagai simbol kejayaan agraris. Namun, nasibnya kini hanya menjadi kenangan para tetua. Rompok-rompok kini terlindas menjadi penginapan seperti hotel, hostel, cottage, villa dan lain sebagainya.

Serawan (2020) melanjutkan bahwa ekspansi di daerah pesisir tampak sangat agresif. Hampir tidak ada sisa rompok-rompok berdiri di sepanjang pesisir pantai utara Nusa Penida. Berbeda dengan tahun 80-an hingga tahun 200-an, rompok-rompok berjejer memenuhi lekuk garis pesisir pantai. Bangunan dengan dinding bedeg dan atap daun kelapa ini sangat mendominasi. Awalnya, deretan bangunan ini didominasi oleh rompok-rompok nelayan. Namun, ketika budidaya rumput laut meroket, rompok nelayan seolah-olah tenggelam. Diganti dengan, rompok-rompok petani rumput laut bak jamur di musim hujan.

Sejak masa pandemi Covid-19, usaha melirik kembali pertanian rumput laut dan perkebunan menjadi alternative saat pariwisata ngeseksek (foto: Anton Muhajir/Balebengong)

Jika kita melihat apa yang terjadi di Nusa Penida, Rachman (2015: 41-42) menyebutkan bahwa ekspansi sistem produksi kapitalis (pariwisata) memerlukan reorganisasi ruang (spatial reorganization) yang khusus agar produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geografis (geographic expansion). Istilah yang dimaksudkan di sini lebih luas maknanya dari istilah yang disebut oleh pemerintah sebagai “penataan ruang”. Ruang dalam “reorganisasi ruang” ini yang dimaksud adalah: pertama, ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan master plan dan grand designKedua, ruang material dimana kita hidup; ketiga, praktik-praktik keruangan dari berbagai pihak dalam membuat ruang, memanfaatkan ruang, memodifikasi ruang, dan melenyapkan ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi berbagai keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian negara, atau korporasi, atau rakyat.

Reorganisasi ruang dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan-perusahaan terutama bahkan masyarakat yang menjadi “kapitalis kecil” untuk terus melipatgandakan keuntungan dan menghindari kerugian. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang bernilai tambah.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumastanto, Tridoyo dan Arif Satria, 2011. “Strategi Pembangunan Desa Mandiri” dalam Menuju Desa 2030, Arif Satria, Ernan Rustiadi, dan Agustina M.Purnomo (ed), Bogor: Crestpent Press.  

Rahman, Noer Fauzi. 2015. “Memahami Reorganisasi Ruang dalam Perspektif Politik Agraria” dalam Jurnal Bhumi STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) Vo.1 No.1 Mei 2015.

Serawan, Ketut. 2020. “Ekspansi Pariwisata atas Rompok-rompok ruang agraris di Nusa Penida” dalam:http://www.tatkala.co/2019/11/13/ekspansi-pariwisata-atas-rompok-rompok-ruang-agraris-di-nusa-penida/.

[1] Bagian ini awalnya adalah catatan pengantar diskusi (yang belum selesai) Jumpa Ngopi #13, “Nusa Penida: Dari Rompok ke Bungalow serta Peternak Kaki Empat ke Mobil Beroda Empat” oleh Warmadewa Research Centre (WaRC) pada 6 Februari 2020 di Universitas Warmadewa. Dilakukan penambahan pada bagian konseptual tentang isu-isu strategis pada wilayah pesisir dan reorganisasi ruang.

Categories: Aktivitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *